Realisasi Program Pembangunan Wilayah di NTT, Biro Perekonomian Gelar Rakor Pengengendalian Administrasi Pembangunan

Kamis 24 Juli 2025 - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Aula Ruang Rapat Asisten menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur Kosmas D. Lana, SH.,M.Si dihadiri oleh 10 Perwakilan Balai pada Kementerian-Kementerian di Wilayah NTT, 5 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTT dan 12 Pemerintah Kabupaten/Kota se NTT dari 22 Kabupaten/kota yang diundang.

Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang mengikuti kegiatan ini secara penuh dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Wilayah lingkup Pemerintah Provinsi NTT ini sebagai sebuah wadah yang tampan untuk melakukan evaluasi, pengendalian dan memastikan pelaksanaan program/kegiatan baik oleh Pemerintah Pusat maupun yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota berjalan secara baik, tepat sasaran dan terukur secara kemanfaatan. Lebih lanjut Kosmas Lana menekankan agar Kehadiran Balai-Balai Kementerian sebagai representasi kehadiran Pemerintah Pusat di Daerah dalam kaitan dengan tupoksinya harus memberikan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, baik itu disekitar Kawasan Hutan, Daerah Aliran Sungai, maupun lokasi pembangunan infrastruktur lainnya. Kehadiran Balai-Balai di NTT tidak boleh hanya dalam rangka mengamankan kawasan yang menjadi kewenangannya, tetapi harus mampu memberikan jaminan kemanfataan dan menumbuhkan ruang partisipasi masyarakat. Sinergi program antara pemerintah pusat dengan penguatan kapasitas masyarakat local serta memastikan agar potensi produk-produk dalam kawasan yang dikelola balai dapat menjadi produk ekonomis yang kelola masyarakat. Hal ini penting dalam rangka ikut menyukseskan program Pemerintah Provinsi NTT One Village One Product (OVOP).

Dalam Kegiatan Rakor Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Wilayah ini berdasarkan data yang disampaikan dan dihimpun oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, tercatat realisasi rata-rata kabupaten/Kota se-NTT dari alokasi Anggaran sebesar Rp. 25.461.860.000.000 baru terealisasi sebesar Rp. 6.889.612.000.000,- atau sektiar 27,06 persen. realisasi anggaran ini tentunya terbilang masih sangat rendah, mengingat saat ini telah memasuki Triwulan III. capaian realisasi anggaran yang rendah ini menurut Sekretaris Daerah jelas sangat memprihatinkan, apalagi saat ini belanja Pemerintan masih menjadi penggerak utama perekonomian di NTT. Di sisi lain, penyerapan anggaran yang rendah, akan juga berdampak pada penilaian pemerintah Pusat terhadap kemampuan pengelolaan kauangan daerah yang nantinya juga berdampak pada besaran transfer dana pusat ke daerah.

Menanggapi himbauan Sekretaris Daerah berkaitan dengan keterlibatan Pemerintah Pusat melalui Balai untuk ikut meningkatkan kompetensi masyarakat, Tri Wahyudi Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Kementerian Kehutanan RI menyampaikan bahwa BP2SDM Kementerian Kehutanan RI Wilayah NTT telah dan terus melakukan Penguatan SDM bukan saja bagi aparatur kehutanan tetapi juga non aparatur termasuk masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dalam kapasitas sebagai aparatur, maupun pemanfaatan hasil hutan untuk diolah lebih lanjut oleh masyarakat sebagai produk yang bisa meningkatkan pendapatannya termasuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di NTT. Kepala TU Balai Transportasi Angkutan Darat Kelas II NTT, Yaan Sem Appah menyampaikan berkaitan dengan subsidi angkutan kapal Verry sebesar 11 Milyar yang terserap hanya 4 Milyar yang dikelola oleh PT. Flobamor.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Selfi H. Nange dalam tanggapannya terhadap penyampaian terkait dana operasional dari Balai Transportasi Angkutan Darat, meminta agar pihak Balai dapat duduk bersama PT. Flobamor untuk membicarakan dan mencarikan jalan keluar bersama bagi para ABK 2 kapal Verry yakni KMP. Pulau Sabu dan KMP. Sirung yang belum menerima gaji dan kondisi kapal yang tidak beroperasi.

Plt. Asisten Sekda Kabupaten Alor, Anderias Blegur dalam laporannya berkaitan dengan program utama Pemerintah Pusat di NTT dan Kabupaten Alor yakni Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih menyampaikan saat ini Koperasi Merah Putih di Kabupaten Alor telah berhasil dibentuk 100 persen, namun baru sekitar 50 persen yang telah menyelesaikan administrasi Akte Pendiriannya, sementara berkaitan dengan MBG, saat ini baru terdapat 1 dapur MBG. Kabag Administrasi Pembangunan Kabupaten Kupang Agustina Wijayanto menyampaikan program MBG secara koordinasi belum berjalan baik, terutama berkaitan dengan perangkat daerah mana yang dipercayai sebagai leading sector yang menangani MBG, yang berjalan saat ini adalah yang dikelola oleh Posyandu.

Rakor ini merekomendasikan agar Kabupaten/Kota dapat mendorong pelaksanaan Program/Kegiatan demi pencapaian realisasi penyerapan anggaran maksimal, ikut membantu mensosialisasikan dan meningkatkan kapasitas masyarakat termasuk UMKM dalam mendukung suksesnya program OVOP, mendorong Balai-Balai Kementerian di Wilayah NTT agar ikut berpartisipasi mendukung suksesnya program Pemerintah Pusat dan Daerah, serta terus memetakan semua potensi yang bisa dikembangkan termasuk juga peta permasalahan agar dapat dengan mudah dicarikan solusinya.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT selaku pelaksana kegiatan Rakor di akhir kegiatan secara terpisah menyampaikan bahwa Pelaksanaan rakor ini sebagai media untuk mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kabupaten/Kota se NTT demi mendapatkan informasi yang benar tentang sejauh mana target-tartet perencanaan terpenuhi dalam pelaksanaan kegiatan dan apa saja hambatan yang dianggap dapat menghambat pencapaian target pelaksanaan pembangunan wilayah.