Rapat Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Swasembada Pangan di NTT

Kupang, NTT, Selasa 24 Juni 2025 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Hotel Sasando, Jl. RA Kartini No. 1, Kelapa Lima Kota Kupang Selasa (24/6). Kegiatan ini mengusung tema “Membangun Sinergitas dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT”.

Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat, Drs. Ady E. Mandala, M.Si. Dalam sambutannya, Staf Ahli menyampaikan “Pengelolaan dan optimalisasi Sumber Daya Alam secara bijak dan efektif merupakan implementasi dari salah satu dari lima misi yang menjadi pedoman berbagai program Gubernur dan Wakil Gubernur lima tahun ke depan yakni "Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif.”

Agenda utama rapat meliputi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan SDA di berbagai sektor, identifikasi tantangan di lapangan, serta penyusunan langkah-langkah strategis untuk pelaksanaan program kegiatan 5 tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMD 2025 – 2029.

Dalam pemaparannya, Selfi H. Nange, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT menyatakan, salah satu tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai penunjang program adalah menjalankan fungsi koordinasi, mengoptimalkan konsolidasi sinergitas dan komitmen antara pemangku kepentingan untuk penetapan kebijakan-kebijakan sumber daya alam bersama stakeholder terkait. Dalam upaya mencapai swasembada pangan gubernur dan wakil gubernur melalui dasa cita pertama ”Ayo Bangun NTT”, dari ladang dan laut ke pasar, mengajak masyarakat untuk bersama Pemerintah berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi pangan bidang pertanian, peternakan, perikanan, yang bertujuan untuk ekonomi daerah.

Salah satu narasumber dari kegiatan itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Joaz B. Oemboe Wanda, SP dalam pemaparannya menyatakan bahwa “Hingga bulan Juni 2025 produksi padi NTT telah mencapai 655.000 ton setara dengan 406.100 ton beras, hampir sama dengan hasil produksi tahun 2024. Dengan demikian dapat diprediksi produksi padi tahun ini minimal mencapai 800.000 ton setara dengan 496.000 ton beras. Hal ini dapat mencegah defisit beras kita.”

Berdasarkan data dari Dinas Perindag Provinsi NTT bahwa jumlah stok beras di minggu ke IV bulan Mei 2025 mencapai 390.708,93 ton, kebutuhan per 2 minggu sebesar 45.109,45 ton, Sehingga di perkirakan bahwa ketahanan stok beras mencapai 3,83 bulan.

Untuk itu di harapkan Bulog Provinsi NTT agar terus melaksanakan penyerapan Beras Lokal yang diproduksi oleh petani di NTT dengan harga yang memadai.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Sulastri H.I. Rasyid, S.Pi, M.Si dalam pemaparannya menerangkan bahwa Wilayah perairan NTT memiliki karakteristik yang mendukung kontinuitas produksi rumput laut. Wilayah yang berpotensi untuk pengembangan rumput laut (existing) adalah Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Sabu, Sumba Timur, Sumba Barat Daya dan Alor. Tahun 2024 produksi rumput laut tercatat sebesar 1.467.633.92 kg. Sementara untuk potensi garam rakyat, Provinsi NTT diuntungkan oleh garis pantai yang panjang mencapai 5.726 km, pada tahun 2024 produksi garam rakyat mencapai 15.793.634 kg yang mana produksi ini berasal dari 13 Kabupaten. Untuk potensi wilayah perikanan tangkap di NTT antara lain berada di perairan Sumba, wilayah yang beririsan dengan laut Flores, Adonara bagian Utara, Lembata bagian Utara dan Alor bagian Utara.

Tentunya rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat komitmen bersama untuk mengelola sumber daya alam secara bijak, lestari dan berorientasi pada masa depan generasi mendatang.

Kegiatan rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dari sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Koperasi dan UMKM, Perhubungan, PUPR, Penanaman Modal dan PTSP, Perdagangan dan Perindustrian, Biro Pemerintahan.

#rakor_sda #deflasi_ntt #makro_mikro #ebt #rpjmd_ntt