Wakil Gubernur NTT Hadiri Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah Secara Daring

Kupang, Senin 30 Juni 2025 - Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kemendagri rutin setiap minggu, dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dari ruang kerja Wakil Gubernur NTT. Mendampingi Wagub adalah anggota TPID Provinsi NTT, yang terdiri dari Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Bapperida, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Biro Pemerintahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Inspektorat Daerah, dan Dinas Peternakan. Hadir juga unsur dari Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR.

Rakornas ini dipimpin oleh Wamendagri, Ribka Haluk yang diawali dengan pemaparan terkait percepatan program 3 juta rumah oleh Dirjen PKP Kementerian PU, kemudian dilanjutkan dengan materi percepatan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) oleh Menteri Kesehatan.

Rapat pengendalian inflasi selanjutnya dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir dengan topik bahasan informasi dan Langkah pengendalian inflasi dari Bappanas, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan, Kantor Staf Presiden dan kementerian Pertanian.

Selanjutnya Sekjen Kemendagri menekankan pada hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh pemda di Indonesia yaitu evaluasi terkait pelaksanaan “enam upaya konkret dalam penanganan inflasi daerah” antara lain, (1) melaksanakan operasi pasar murah, (2) melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, (3) kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, (4) gerakan menanam, (5) merealisasikan BTT dan (6) dukungan transportasi dari APBD. Untuk Provinsi NTT, yang telah melaksanakan enam Upaya konkret tersebut adalah Kota Kupang, sedangkan Kabupaten Sumba Barat, Alor, Ngada, Nagekeo, dan Manggarai baru bisa melaksanakan satu sampai tiga dari 6 Upaya konkrit tersebut. Pemda Kabupaten lainnya, belum sama sekali melakukan upaya apapun.

Menanggapi hasil tersebut, Wakil Gubernur, Johni Asadoma dalam arahannya mengatakan segera membuatkan surat edaran Gubernur kepada Bupati dan Walikota se-NTT agar lebih memperhatikan enam langkah konkret dalam penanganan inflasi daerah untuk semester II tahun 2025 ini, sehingga kegiatan pengendalian inflasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target rentang sasaran inflasi 2,5%±1. Lebih jauh Wagub NTT memerintahkan agar bahwa Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan segera membuat jadwal sidak pasar, karena kegiatan sidak pasar ini harus sering dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa ketersediaan stok, keterjangkauan harga serta kelancaran distribusi dari komoditi pangan dan bahan pokok kebutuhan masyarakat.

#wagub_NTT #rakornasinflasi #upaya_konkrit #TPID_NTT