Pemerintah Provinsi NTT gelar Rapat Koordinasi Pembahasan Perekonomian Daerah: Dorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Kupang, 13 Januari 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Perekonomian Daerah pada Selasa, 13 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Kupang. Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, E. Melkiades Laka Lena, ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara garis besar, pembahasan perekonomian NTT difokuskan pada upaya pengendalian inflasi daerah, kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, serta penguatan sektor-sektor produktif yang menjadi penopang utama ekonomi NTT. Kondisi cuaca musim penghujan, kesiapan infrastruktur logistik, serta dinamika global turut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi rantai pasok, harga barang, dan daya beli masyarakat, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 2026.Rapat dihadiri oleh Tim Pembahasan Perekonomian Daerah Provinsi NTT, instansi vertikal terkait ekspor-impor, perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, serta asosiasi, distributor, dan pelaku usaha komoditas strategis seperti sembako, daging ayam, ikan, dan pakan ternak. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi daerah.

Isu strategis yang dibahas meliputi potensi gangguan distribusi bahan pokok dan bahan penting akibat faktor cuaca dan kesiapan infrastruktur pelabuhan, khususnya Pelabuhan Tenau Kupang yang dikelola PT Pelindo. Kelancaran distribusi dinilai memiliki dampak langsung terhadap pengendalian inflasi daerah. Selain itu, rapat juga membahas data ekspor-impor Provinsi NTT, defisit perdagangan, serta perlunya penguatan pencatatan perdagangan antar daerah dan lintas batas agar potensi ekonomi NTT dapat tergambar secara utuh dalam data statistik resmi. Sektor pertanian, perikanan, dan peternakan mendapat perhatian khusus sebagai sektor strategis pengendali inflasi sekaligus penyedia pangan daerah. Pemerintah daerah mendorong peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, pemanfaatan teknologi pascapanen seperti cold storage, serta penguatan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas lokal.

Dari sisi pembiayaan dan perbankan, Bank NTT menyampaikan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain melalui pembiayaan KUR untuk penyiapan tenaga kerja menengah ke luar negeri, pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan pemasaran produk lokal melalui NTT Mart. Sementara itu, Bank BRI melaporkan realisasi penyaluran KUR yang cukup tinggi di NTT, meskipun masih menghadapi tantangan rendahnya literasi keuangan di sejumlah wilayah. Optimalisasi pelabuhan dan sistem logistik juga menjadi sorotan. Ketua ISEI Kupang menekankan pentingnya pengembangan kawasan industri penyangga (hinterland), penyederhanaan perizinan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan digitalisasi dan integrasi moda transportasi laut, darat, dan udara untuk mendukung efisiensi perdagangan dan ekspor-impor daerah.

Dalam arahannya, Gubernur NTT menegaskan perlunya pembentukan tim kecil untuk menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan secara lebih konkret dan terukur. Ia menekankan pentingnya kebijakan ekonomi berbasis data yang akurat, penguatan UMKM sebagai ujung tombak ekonomi daerah, optimalisasi KUR/UMi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat dari konsumtif ke produktif. “Perekonomian NTT harus dibangun secara bertahap dan inklusif, dimulai dari desa-desa yang paling tertinggal. Pemerintah Provinsi akan mendorong program penguatan ekonomi desa agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Gubernur.

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Tim Pembahasan Perekonomian Provinsi NTT, dengan sejumlah poin penting yang disepakati yang dibacakan langsung oleh Kepala Biro Perekonomian dan Admnistrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Selfi H. Nange. Diharapkan dengan adanya nota kesepakatan bersama ini dapat menjadi dasar pelaksanaan tindak lanjut, guna memastikan seluruh unit atau pihak terkait melaksanakan hasil rapat sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi NTT berharap terbangun kesamaan persepsi dan langkah strategis antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi, menekan inflasi, serta mendorong transformasi ekonomi NTT yang lebih kuat, merata, dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

#AyobangunNTT #BiroPerekonomiandanAdministrasiPembangunan #SetdaNTT